I.
ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN BENAR !
1. Pengelolaan
kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan
negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku
pemegang kekuasaan….
2. Kekuasaan
membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR
mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR
secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-
undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal…UUD 1945
3. Apabila
presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa
jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah 3 orang
menteri yaitu menteri.....
4. Hak prerogatif
presiden diartikan sebagai kekuasaan
....
5. Perhatikan
pernyataan di bawah ini!
(1)
Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden
(2) Kabinet
dibentuk oleh presiden
(3) Presiden
tidak bertanggung jawab kepada parlemen
(4) Presiden
tidak dapat membubarkan parlemen
Pernyataan
di atas merupakan ciri-ciri dari sistem
pemerintahan....
6. Perhatikan
ciri pemerintahan di bawah ini !
1) Terdapat
hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
2) Eksekutif
yang dipimpin oleh perdana menteri.
3) Kepala
negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif
atau pemerintahan.
4) Presiden
dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
5) Eksekutif
bertanggung jawab kepada legislatif.
6) Menteri-menteri
yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada
presiden.
Dari
pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial
ditandai pada nomor....
7. Perhatikan
data di bawah ini!
1) Cinta akan
kemajuan dan pembangunan
2) Pimpinan
kerakyatan adalah hikmat kebijaksa-naan yang
dilandasi akal sehat.
3) Keseimbangan
antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4) Musyawarah
untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan
data di atas yang merupakan implementasi dari nilai
kerakyatan terdapat pada nomor.…
8.
Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang
merupakan anggota dari suatu negara dinamakan....
9. Asas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang
menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan
tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan
disebut....
10. Seorang
keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia
keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A
juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya....
11. Asas
kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan
kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya
sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah
asas.…
12. Salah satu contoh penerapan hak warga negara di
Bidang Politik dapat di implementasikan dalam bentuk....
13. Secara legal
formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat
dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan.
Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing
secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan
kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang
diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian
ikan tergolong tindak pidana.
Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap...
14. Dalam sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan....
15. Contoh
keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat
dilakukan melalui kegiatan ......
16. Sikap dan
perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan
pengertian....
17. Presiden
selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa
Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan
keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut
sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 Pasal….
18. Lembaga yang
wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil
presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah….
19. Keberadaan
lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan
dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat
dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur
kelembagaan negara adalah….
20. Peran serta
masyarakat dalam sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai
aktivitas, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan
awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara
menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU
tersebut adalah.…
21. Perkembangan
penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan
kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang
pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh
pemerintah pusat (gubernur
ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam
Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini
pemilihan kepala daerah dilakukan dengan
cara….
22. Konsekuensi
logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan
seluruh urusan pemerintahan di daerah, salah
satu yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah.…
23. Pemerintahan
daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik
Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam
rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas….
24. Di dalam
negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat
kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli
disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan
merupakan kelebihan negara yang berbentuk....
25. Peraturan
daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih
lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan
ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh
daerah setelah mendapat persetujuan dari....
II. JAWABLAH
PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR DAN JELAS!
1.
Pada hakikatnya kekuasaan negara menurut teori Trias Politica, Montesquie terdiri atas
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan hal tersebut Jelaskan jenis- jenis kekuasaan yang berlaku dalam
penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!
2
Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia!
3
Pertahanan dan keamanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung
jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelaskan sistem
pertahanan dan kemanan yang dikembangkan oleh Negara Indonesia!
4
Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi
pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan infrastruktur politik?
5
Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Jelaskan penerapan
konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar